Dokumen Resmi Cantumkan Ruas 647 Sepanjang 4,1 Kilometer. Pihak Perusahaan Mengakui Perawatan Jalan dan Pengaturan Akses Malam Hari. Pemerintah Diminta Jelaskan Batas HGU dan Kewenangan Pengaturan Jalan.
LABUHANBATU, 11 November 2026 — Polemik status jalan penghubung kawasan Dusun Sidorukun menuju Timbang Air, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, kini memasuki babak yang lebih serius.
Persoalan yang sebelumnya berkembang melalui perbedaan keterangan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu dengan pihak PT Pangkatan Indonesia (PT Epan/Evans Group), kini mendapat dasar pembanding berupa dokumen keputusan kepala daerah.
Redaksi Nusantara News Today memperoleh dan menelaah dokumen Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 601/261/PUPR-II/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
Dalam Lampiran I, halaman 22, terdapat daftar ruas nomor 647 dengan keterangan:
- Nama ruas: Dusun II Sidorukun – Timbang Air.
- Panjang: 4,1 kilometer.
- Kecamatan: Pangkatan.
- Desa: Sidorukun.
- Status administrasi: K (Kabupaten).
Dokumen tersebut juga mencantumkan titik koordinat pangkal 99.945323 BT dan 2.072962 LU serta titik akhir 99.923643 BT dan 2.094290 LU.
Pencantuman ruas tersebut dalam keputusan Bupati menjadi fakta administrasi penting yang harus dijelaskan oleh seluruh pihak terkait.
PERTANYAANNYA: MENGAPA RUAS YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN BUPATI SEBAGAI JALAN KABUPATEN DIKLAIM BERADA DALAM KAWASAN HGU PERUSAHAAN?
YUDI TETAP BERSIKUKUH JALAN BERADA DI AREAL HGU
Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, Yudi selaku pihak KPP PT Epan menyampaikan sejumlah pernyataan.
“Kita tidak ada caplok aset pemkab,” tulis Yudi.
Ia kemudian menegaskan:
“Jln itu berada di areal hgu perusahaan.”
Pihak perusahaan juga menyampaikan bahwa jalan tersebut dirawat oleh PT dan telah dilakukan pengerasan.
“Jalan itu dirawat oleh PT, kita ada pengerasan jalan. Perawatan jalan dilakukan oleh PT,” demikian keterangan Yudi.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk diuji dengan dokumen resmi pemerintah dan dokumen pertanahan.
Sebab, kegiatan pemeliharaan maupun pengerasan jalan oleh perusahaan tidak dengan sendirinya menentukan status administrasi ruas jalan ataupun kepemilikan tanah di bawahnya.
Di sisi lain, keputusan Bupati yang ditemukan redaksi juga harus dicocokkan dengan batas dan peta bidang HGU perusahaan.
PENGAKUAN SOAL AKSES MALAM HARI MENJADI PERHATIAN
Hal lain yang tidak kalah penting adalah keterangan Yudi mengenai pengaturan akses jalan.
Dalam percakapan WhatsApp, Yudi menyampaikan:
“Memang jalan itu jg digunakan oleh masyarakat, dan pt tidak pernah melarang orang melintasi.”
Namun, ia juga menjelaskan:
“Sudah dilakukan sosialisasi jika malam akan ditutup, dan bisa gunakan jalan dr akses masuk pt.”
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat pengaturan akses pada malam hari sebagaimana disampaikan pihak perusahaan.
Persoalannya, apabila ruas yang dimaksud merupakan bagian dari jalan kabupaten sebagaimana tercantum dalam keputusan Bupati, apa dasar kewenangan pengaturan akses tersebut?
Apakah pengaturan itu telah dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku?
Apakah jalur alternatif melalui akses masuk perusahaan telah dipastikan dapat digunakan masyarakat secara aman dan memadai?
Pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka agar tidak terjadi ketidakpastian bagi masyarakat.
DOKUMENTASI LAPANGAN: POS PENJAGAAN, JALAN BERBATU DAN PATOK BETON
Investigasi awak media pada 30 Oktober dan 3 November 2026 juga menghimpun sejumlah dokumentasi lapangan.
Pada koordinat 2.076135 LU dan 99.941558 BT, terdapat dokumentasi pos penjagaan di lingkungan perkebunan.
Pada koordinat 2.080206 LU dan 99.933077 BT, terlihat kondisi permukaan jalan berbatu yang disebut berkaitan dengan pekerjaan pengerasan.
Sementara pada koordinat 2.087321 LU dan 99.926683 BT, dokumentasi memperlihatkan patok beton di kawasan tanaman kelapa sawit.
Keberadaan patok tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda batas aset pemerintah maupun batas HGU.
Namun, ketiga lokasi tersebut patut menjadi objek pemeriksaan teknis dengan mencocokkan peta ruas jalan nomor 647 dan peta bidang HGU perusahaan.
Redaksi menegaskan bahwa koordinat GPS merupakan petunjuk lokasi, bukan pengganti pengukuran dan pembuktian pertanahan secara resmi.
PEMERINTAH TIDAK BOLEH DIAM: SK BUPATI HARUS DITINDAKLANJUTI
Dengan ditemukannya keputusan Bupati tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memiliki dasar administrasi yang perlu dijelaskan lebih lanjut kepada publik.
Dinas PUPR harus memberikan keterangan mengenai implementasi penetapan ruas nomor 647 tersebut, termasuk kondisi inventarisasi jalan dan riwayat pembangunan maupun pemeliharaannya.
BPKAD perlu menjelaskan pencatatan aset terkait, sedangkan Kantor Pertanahan/ATR-BPN perlu melakukan pencocokan antara koordinat ruas jalan dan batas resmi HGU perusahaan.
Pemeriksaan lapangan secara terpadu diperlukan untuk menjawab apakah seluruh atau sebagian ruas jalan nomor 647 bersinggungan dengan bidang HGU, serta bagaimana konsekuensi hukumnya.
Jangan sampai keputusan kepala daerah hanya menjadi dokumen administratif tanpa kejelasan pelaksanaan di lapangan.
PERUSAHAAN DIMINTA BUKA PETA HGU
Redaksi memberikan ruang kepada PT Epan/Evans Group untuk memperlihatkan dokumen HGU, peta bidang, dan koordinat batas resmi yang menjadi dasar pernyataan bahwa ruas jalan tersebut berada dalam kawasan HGU.
Perusahaan juga diharapkan menjelaskan dasar pengaturan akses pada malam hari serta mekanisme penggunaan jalur alternatif oleh masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah harus menjelaskan kedudukan ruas nomor 647 dan kewenangan pengelolaannya.
JANGAN BIARKAN MASYARAKAT TERJEBAK DI ANTARA DUA KLAIM
Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang membangun atau merawat jalan.
Persoalan utamanya adalah kepastian status administrasi, batas penguasaan tanah, kewenangan pengaturan akses, dan perlindungan kepentingan masyarakat.
Keputusan Bupati telah mencatat ruas Dusun II Sidorukun–Timbang Air sepanjang 4,1 kilometer sebagai jalan dengan status administrasi kabupaten.
Kini, pemerintah dan perusahaan perlu menjelaskan kesesuaian dokumen tersebut dengan kondisi faktual di lapangan.
Jika terdapat perbedaan antara daftar jalan kabupaten dan peta HGU perusahaan, jangan biarkan masyarakat menjadi pihak yang menanggung ketidakjelasan tersebut.
Redaksi Nusantara News Today akan terus melakukan penelusuran, meminta penjelasan instansi berwenang, dan membuka ruang hak jawab bagi PT Epan/Evans Group maupun Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
DOKUMEN SUDAH BERBICARA. SEKARANG PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN PERLU MEMBERIKAN PENJELASAN.
Redaksi Nusantara News Today PT SCTAR MEDIA GROUP
Penulis / Pimred: Suleman Sinulingga Pimpinan Umum: Fernando Albert Damanik
